Kunjungan Monitoring Kegiatan Koperasi Desa Merah Putih Banyu Irang dari Tim BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
- Jun 10, 2026
- KIM Banyu Irang Mantap
- Ekonomi, Informasi Publik, Prioritas Nasional
Banyu Irang - Pemerintah Desa dan Pengurus KDMP Banyu Irang Terima Kunjungan Monitoring dari Tim BPKP Kalimantan Selatan. Rabu, 10 Juni 2026.
Pemerintah Desa Banyu Irang bersama Pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Banyu Irang menerima kunjungan dari Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka kegiatan Monitoring Pembangunan dan Tata Kelola Keuangan Desa serta Koperasi Desa Merah Putih. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam kunjungan tersebut, Tim BPKP melakukan diskusi dan pendalaman informasi terkait pelaksanaan program pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, serta perkembangan kelembagaan dan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih Banyu Irang. Tim juga memberikan masukan dan arahan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi, pelaporan, serta penguatan peran koperasi sebagai salah satu pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Pemerintah Desa Banyu Irang menyambut baik kegiatan monitoring ini sebagai bentuk pendampingan dan pembinaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Sementara itu, Pengurus KDMP Banyu Irang menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi anggota dan masyarakat desa secara luas. Dalam kesempatan ini Tim BPKP juga melaksanakan kunjungan langsung ke Gerai Sementara KDMP Banyu Irang dan ke lokasi Pembangunan Gedung KDMP Banyu Irang yg berada di Jl. Lok Kambat.
Melalui kegiatan monitoring ini diharapkan sinergi antara pemerintah desa, koperasi, dan lembaga pengawasan dapat terus terjalin dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan desa serta pengelolaan keuangan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.